TAZKIYAH PERADABAN

Oleh: AJI DEDI MULAWARMAN

 

POLIGAMI… kata yang tak pernah habis dibahas dan dijalankan sepanjang sejarah kebudayaan manusia. Mengapa misalnya Islam sampai memberikan legitimasi “ayat” mengenainya, itu bukanlah wacana yang mengada-ada. Meskipun, ayat tersebut juga tetap memiliki pemaknaan yang beragam. Tetapi bila ditarik pada garis yang tegas, poligami memang merupakan takdir “unik” kemanusiaan.

Mengapa kemudian masyarakat mengalami dualisme pikiran dan realitas memahami poligami?

Kalau media televisi dan film dapat dilihat sebagai representasi realitas, maka kita dapat melihat misalnya sitkom “Suami-suami Takut Istri” atau film “Berbagi Suami” . Belum lagi yang terbaru, “Ayat-ayat Cinta” yang fenomenal itu. Semuanya adalah representasi realitas masyarakat Indonesia.

Macam-macam bentuk penerimaan poligami. Lihat saja, salah satu kiai kondang terjerembab, mantan wakil ketua DPR-RI terguling dari posisinya, mantan wapres tetap menjalaninya dengan mekanisme “bayang-bayang”, atau bahkan pemilik warung makan ayam goreng franchise teguh menjalankannya,dll.

Poligami bahkan telah menjadi alat untuk pembunuhan karakter seseorang dalam “ketokohan sosial”. Seorang yang memiliki reputasi sosial “baik” akan masuk dalam “kubangan” celaan, cemoohan, dakwaan negatif, dan lain-lain, ketika mereka mendeklarasikan poligami. Poligami dapat menjadi alat menggulingkan saingan politik. Poligami dapat menjadi alat “bulan-bulanan” seseorang lewat media karena dianggap tidak menjunjung persamaan gender. Poligami dapat menjadi “senjata makan tuan” siapapun yang mendekatinya.

Akhirnya, yang terjadi adalah maraknya perselingkuhan, pologami terselubung, perzinahan, ramainya lokalisasi, sampai pernikahan sirri, dan berbagai mekanisme – yang katanya – pelampiasan syahwat laki-laki mengatasnamakan poligami. Begitulah nasib poligami yang terakomodasi dalam Al qur’an kita yang suci.

Secara umum sebenarnya masyarakat kita secara empiris selalu berpendirian “abu-abu” melihat obyektifitas poligami. Pada posisi resmi untuk kepentingan wacana publik, rejeksi terhadap poligami tetap terjadi bahkan mendekati “virus”, tetapi pada posisi resmi untuk kepentingan publik yang marjinal, poligami diterima.

Bila ditarik lebih jauh, gagasan poligami, dalam domain Islam, merupakan bagian normatifitas nilai yang diterima. Tetapi, pola penerimaannya menjadi bias ketika telah menjadi realitas empiris masyarakat Muslim. Apakah kemudian konsumsi publik maupun tradisi, poligami diposisikan pada “ruang abu-abu”? Dalam Islam, posisi abu-abu biasanya diletakkan pada koridor subhat.

Pertanyaannya kemudian, apakah benar realitas menjadi peran utama pergeseran makna poligami yang berada pada koridor “kebaikan” menjadi “subhat“? Ini yang saya juga masih tidak berani menjawabnya, mungkin saya salah menangkap “tanda-tanda” realitas maupun spiritualitas. Dan lebih penting lagi, saya “ternyata belum berani menerobos “tembok abu-abu” itu. Ya karena saya belum punya kemampuan “nekat” kali ya… Astaghfirullahaladzim…Wallahu’alam...