KATA KOPERASI HILANG DARI UUD 1945: GILA!!!


Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. DR. H. Moh Hatta berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUd 1945 tersebut diatur pula di samping koperasi, juga peranan daripada BUMN dan Swasta (Mulawarman 2007).

Indonesia setelah memasuki era reformasi melalui amandemen UUD 1945 tetap mengusung asas demokrasi ekonomi. Meskipun demokrasi ekonomi yang dimaksud malah menjadi kabur setelah adanya penambahan dua ayat (ayat 4 dan 5) dalam pasal 33 UUD 1945. Dijelaskan Mubyarto (2002) bahwa pikiran di belakang ayat baru tersebut adalah paham persaingan pasar bebas atau neoliberalisme.

Kekeliruan lebih serius dari amandemen keempat UUD 1945 menurut Mulawarman (2007) adalah hilangnya kata ”sakral” koperasi sebagai bentuk operasional ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang sebelumnya tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Hilangnya kata koperasi, telah menggiring bentuk usaha sesuai pasal empat, yaitu diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Efisiensi berkeadilan menurut Mubyarto (2002) jelas memiliki kontradiksi sekaligus bernuansa neoliberalisme.

Ditegaskan Mulawarman (2007) bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dibaca hanya sebagai salah satu penggalan kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemakmuran ekonomi masyarakat bukan hanya perwujudan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 hanyalah salah satu bagian dari seluruh kehendak rakyat Indonesia yang holistik yaitu menginginkan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, budaya, lahir dan batin, serta mewujudkan harkat martabat manusia berke-Tuhan-an. Keluar dari Materialisme Ekonomi versi Amerika juga seharusnya tidak serta merta menyetujui antitesisnya seperti Marxisme, atau yang lebih “soft” misalnya gerakan Materialisme Sosialis maupun Sosialisme Baru.

Menjadi benarlah pesan HOS Tjokroaminoto: “keluar dari kapitalisme menuju sosialisme tidaklah berguna, karena keduanya masih menuhankan benda. Ekonomi yang benar adalah ekonomi untuk rakyat, ekonomi berorientasi kebersamaan, bermoral, memiliki tanggung jawab sosial dan paling penting tanggungjawab pada Tuhan.” Tetapi, religiusitas ekonomi rakyat bukanlah religiusitas gaya spiritual company yang menggunakan spiritualitas untuk kepentingan keuntungan ekonomi atau apapunlah. Ekonomi rakyat haruslah utuh dan kokoh bersandar pada kepentingan jangka panjang, Jalan Tuhan.

Artinya pula, ketika koperasi berada di UUD 1945, sudah semestinya kata tersebut merupakan refleksi keinginan seluruh rakyat Indonesia untuk membangun pilar ekonomi rakyat dalam koridor religiusitas. Bukan semangat ekonomi religius yang egoistik-antroposentrik-kapitalistik, tetapi, sekali lagi ekonomi religius yang sarat nilai altruistik. Ekonomi religius ala Indonesia, salah satu wujudnya adalah Koperasi Indonesia Yang Religius. Ketika kata koperasi hilang, maka salah satu pilar ekonomi kebersamaan yang sarat nilai-nilai religius telah menghilang dari bumi Indonesia. Apakah itu tidak pernah disadari oleh para pemimpin-pemimpin kita di Jakarta, terutama di Senayan sana? Astaghfirullahaladzim.

Semoga para pemimpin Indonesia, mulai eksekutif, legislatif sampai yudikatif sadar bahwa menghilangkan kata “sakral” koperasi secara perlahan tapi pasti telah melakukan “commit to suicide” realitas ekonomi rakyat dari bumi Indonesia. Semoga pula mereka bersegera melakukan introspeksi memasukkan kata koperasi kembali ke rahim konstitusi, UUD 1945 melalui amandemen baru. Insya Allah.

 

Sumber:

Mulawarman, Aji Dedi. 2007. Mengembangkan Kompetensi Bisnis Koperasi. Diskusi Panel Kajian Koperasi: Peluang dan Prospek Masa Depan. Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang. 10 Desember.

Mubyarto. 2002. Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi. Jurnal Ekonomi Rakyat. Tahun I. No 7. September.

Iklan

4 respons untuk ‘KATA KOPERASI HILANG DARI UUD 1945: GILA!!!

  1. pasal ke4 dari pantjasila sebenarnya wujud tidak langsung dari “koperasi”-nya bung hatta.

    refer to book nationalism & revolution in indonesia by kahin (1952).

    bung hatta sendiri menjadi pelopor dari semangat koperasi sejak menghadiri pertemuan sosialist-demokrat se-eropa di paras pada 1928 (if i’m not wrong). di pertemuan yg sama beliau bertemu dengan nehru.

    pls refer to memoir hatta for this.

    thanks,

    c. patriawan

  2. terima kasih tambahannya pak. Ini adalah informasi dan pengingat yang sangat berharga bagi saya. Semoga kita semua, rakyat Indonesia masih dapat diingatkan dan melakukan evaluasi atas kemandirian kita…Insya Allah… Amin…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s