REKONSTRUKSI INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK: Bagian 1


Oleh: Aji Dedi Mulawarman

1. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi pertanggungjawaban profesionalnya, akuntan publik harus bersikap independen. Independensi merupakan konsep yang fundamental (Gunz, 1991), esensial (Mautz dan Sharaf 1993, 49), merupakan isu sentral etika dalam akuntansi (Reiter 1997), serta merupakan karakter yang sangat penting dari akuntan publik dalam melaksanakan tugas audit/pemeriksaan laporan keuangan (Supriyono 1988, 18).

Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit perusahaan (Arens dan Loebbecke, 1996), bagi akuntan publik yang secara normatif berada di luar agent dan principal, selain pengetahuan memadai dan memiliki keahlian (Tertulis juga dalam Prinsip maupun Rules 101 Code of Professional Conduct dari AICPA).

Di Indonesiapun, independensi menjadi prinsip pertama dan utama, yang tertulis dalam Standar Umum Kedua Auditing Ikatan Akuntansi Indonesia, yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI, 2001: 20000.2).

Independensi, bukan hanya penting secara formal. Banyak ahli dan peneliti di bidang akuntansi dan auditing, telah meletakkan landasan yang kuat pada konsep independensi. Vanasco mengungkapkan (1996), banyak penulis telah mendefinisikan dan memaknai independensi dari tataran filsafat, sosiologis, behavioral, bahkan legal.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan independensi juga telah banyak dilakukan, beberapa diantaranya, mulai dari sejarah perkembangan independensi (Reiter dan Williams, 2001; Vanasco, 1996; Vinten, 1999), pengujian independensi dalam diri akuntan publik dan penampilannya (Citron, 2000; Falk et.al, 1999; Supriyono, 1988; Kumalasari dan Joesoef, 2002; Poerhadiyanto dan Sawarjuwono, 2002;), sampai dengan kritik terhadap independensi (Reiter, 1997; Jeppesen, 2001).

2. INTERKONEKSI AKUNTAN PUBLIK, AKUNTANSI DAN AUDITING

2.1. Agency Theory: Jembatan Praktek Akuntansi dan Auditing

Akuntan publik, dapat dilihat sebagai peran untuk mengurangi keleluasaan manager sebagai agent. Jensen dan Meckling (1976) melihat bahwa hubungan agensi muncul ketika principal yang memberikan tanggungjawab kepada agent untuk melakukan kegiatan yang diinginkan oleh principal dan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent dalam pengelolaan perusahaannya. Wolk et. al (1989, 42), menyebutkan bahwa dalam agency theory, perusahaan merupakan lokus hubungan keagenan antara principal dengan agent, dan masing-masing pihak yang terlibat hubungan agency tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka.

Untuk mengamankan kepentingan kedua pihak, dalam kerangka positive accounting theory, diperlukan covenant (Scott, 2000). Untuk melakukan atestasi kebenaran kontraktual dan konsistensi penggunaan prosedur laporan akuntansi, seperti dikatakan Lee (1994), serta pendisplinan lebih jauh seperti melihat potensi penipuan kualitas informasi laporan kaungan yang dilakukan manajer, akuntan publik melakukan peran kemasyarakatan yang penting dalam membatasi kekuatan agent manajerial perusahaan dalam hubungan kontraktualnya. Dalam kapasitas sebagai the third party atau yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilaporkan oleh agent kepada principal, agent/manager, menurut Lee (1994) dibutuhkan kebebasan. Mereka diberi kepercayaan atas kebebasannya oleh principal/owner. Dari masalah tersebut, lanjut Lee (1994), kepercayaan yang diberikan kepada manajer perusahaan dalam posisi yang sangat kuat, karena dengan tidak adanya audit, maka para manajer memiliki keleluasaan melakukan pelaporan Akuntansi sesuai performance dan gaya mereka.

2.2. Agency Theory: Konflik Kepentingan atau Mutualis Eksklusif?

Dari sinilah koflik kepentingan/conflict of interest muncul dan bersinggungan, dalam bentuk interaksi ketiga kelompok. Belkaoui (2000) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan interaksi dari tiga kelompok, yaitu perusahaan, pemakai dan profesi akuntan publik. Semua rujukan di atas selalu memberikan penekanan keandalan seorang akuntan publik yang memiliki kualitas tertentu dan standar tertentu dan melakukan tindakan profesinya dalam kerangka independensi.

Akuntan publik, yang sebelumnya menjadi icon paling menentukan dalam melakukan justifikasi laporan keuangan perusahaan, kenyataannya, terkalahkan kuasa agent dan principal. Akuntan publik sebagai entitas yang berada di luar agent dan principal, bersifat independen dan ekspert, secara normatif, sebagai pemeriksa laporan keuangan perusahaan, akhirnya harus beradaptasi dengan kondisi di atas.

Tarikan kepentingan, membuat akuntan publik harus memilih, seberapa besar agent memiliki power lebih besar daripada principal, dan sebaliknya. Sinyal dualisme akuntan publik ini, ditangkap dengan baik oleh Lee (1994, 41-2), yang disebutnya sebagai a political view of corporate auditing. Merujuk pendapat Sikka, Wilmott dan Lowe (1989) serta Willmott (1990), Lee (1994, 41) menjelaskan bahwa, berdasar peran profesionalnya, akuntan publik mengklaim dirinya atas kepentingan publik, dengan menggunakan otoritas pengetahuan yang dipunyai, kenyataannya mereka bekerja untuk melayani kepentingan pribadi mereka. Lee (1994, 42) menyatakan bahwa akuntan publik dipersepsikan memiliki kepentingan ekonomi dan sosial, interpretasi peran dalam kemampuan profesionalnya, tergantung pada patronase ekonomi pada agent manajerial perusahaan, dan cenderung melakukan toleransi praktek Akuntansi yang fleksibel.

Hal tersebut, sebenarnya juga telah diteliti oleh Bazerman, Morgan dan Loewenstein (1997) dalam Kumalasari dan Joesoef (2002), yang mengatakan bahwa akuntan publik tidaklah mungkin bertindak independen dalam menjalankan tugas audit. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologis yang disebut sebagai self-serving bias yang timbul dari interaksi berkesinambungan antara akuntan publik dan manajer dimana keduanya diuntungkan oleh adanya self-serving bias ini.

Meskipun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dan Joesoef (2002), self-serving bias dapat diminimalisir dengan adanya kekuatan afiliasi di antara akuntan publik. Tetapi, sebenarnya, dan itu juga diakui oleh Kumalasari dan Joesoef, masih terdapat fenomena self-serving bias. Hal ini mengindikasikan bahwa, kecenderungan menyimpangnya akuntan publik dari independensi jelas nampak.

Agency Theory yang bersifat mutualis eksklusif ini (dan bukannya conflict of interest), kenyataannya telah menyebabkan masalah-masalah ikutan, yang kontradiktif, ketika independensi sebagai jiwa itulah, seluruh masalah yang berkaitan dengan profesi akuntan publik dan lingkungan di luarnya, mulai dari principal, agent, investor, debitor, dan lainnya, berawal. Terlihat misalnya, dari skandal akuntan publik tingkat dunia kontemporer seperti Enron, Tyco, Dynergy, WorldCom, Xerox dan Merck (Hardjapamekas, 2002), maupun kasus-kasus yang terjadi Indonesia.

2.3. Lebih Jauh tentang Tujuan Laporan Keuangan dan Auditing

Bila kita lihat, audit laporan keuangan oleh akuntan publik adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (IAI 2001, 110.1). Terlihat bahwa konteks audit harus selalu disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berinduk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh IAI. Bila ditelusuri lebih jauh lagi, SAK adalah produk formal dari prinsip akuntansi yang dikembangkan dari konsep teoritis dan postulat akuntansi.

Harahap (2001, 57) menyatakan, bahwa dasar dari semua penyusunan teori dan standar akuntansi adalah dari tujuan laporan keuangan. Dari tujuan laporan keuangan ini lanjut Harahap (2001, 57) dapat diketahui dan dibaca dengan jelas bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan investor atau mereka yang memiliki modal untuk diinvestasikan kepada perusahaan baik berupa modal ataupun obligasi.

Bahkan oleh Harahap (2001, 57), secara tegas diungkapkan tujuan laporan keuangan yang melandasi teori, postulat, prinsip sampai standar, tidak satupun yang mengandung unsur etika atau kepentingan umum yang lebih besar. Kepentingan umum menurut Harahap (2001, 57) adalah kepentingan investor, dengan memenuhi hak-hak investor dianggap sebagai memenuhi kepentingan umum. Gugatan Harahap tersebut bukannya tidak memiliki landasan yang kuat. Kepentingan investor, sebagai wujud dari kapitalisme dalam akuntansi diperlihatkan secara jelas dalam SAK kita. Hal ini dapat dilihat di Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laoporan Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (2001), yang berkiblat penuh pada International Accounting Standards Committee (IASC) sebagai berikut:

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor merupakan penanam modal beresiko ke perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain.

 

2.4. Empat Poin Penting Interkoneksi

Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa point penting berkaitan auditing dan akuntansi. Pertama, jelas terlihat bahwa audit yang dilakukan oleh Akuntan publik, merupakan upaya legitimasi laporan keuangan yang diperlukan baik oleh agent maupun principal untuk memenuhi kepentingan ekonominya. Akuntan publik, sebagai the third party, akibat self-serving bias dan politisasi tujuan laporan keuangan, tidak lagi independent, tetapi berubah sikap dan mentalnya menjadi mutualis inklusif.

Kedua, terdapat interkoneksi nilai (value) antara audit dan akuntansi, dengan akuntan publik sebagai pelaksananya. Seperti dijelaskan pada point pertama, ketika audit sebagai alat (tools) bagi legitimasi tujuan laporan keuangan yang menurut Harahap dianggap memiliki nilai Kapitalisme. Seperti dipaparkan Triyuwono (2000), akuntansi konvensional saat ini masih didominasi oleh world-view Barat, bernilai kapitalisme, yaitu sekuler, egois, anti-altruistik. Hameed (2000) juga telah membuktikan bahwa kerangka akuntansi konvensional yaitu tujuan akuntansi sebagai decision usefulness untuk investor dan kreditor yang berorientasi pada pasar modal berasal dari world-view materialisme dan norma-norma ekonomi kapitalisme. Maka, untuk dapat memberikan legitimasi yang sesuai dengan nilai-nilai kapitalisme, maka filosofi, epistemologi, sistem nilai dan kerangka teoritis dari auditing pasti harus merujuk pada nilai-nilai kapitalisme pula.

Ketiga, ketika auditing merupakan pancaran dari nilai-nilai kapitalisme, maka sebagai akibatnya, akuntan publik, yang menjadi pelaksana dari seluruh mekanisme auditing, jelas memiliki karakter kapitalisme dalam dirinya. Bila dilihat dari aspek teknis, ketika akuntan publik telah memiliki pengetahuan dalam proses akuntansi maka sangat mudah untuk memahami auditing. Karena jelas auditing, sebenarnya adalah proses terbalik dari akuntansi. Akuntansi melakukan proses transaksi sampai muncul laporan keuangan, sedangkan auditing melakukan proses mulai dari laporan keuangan sampai bukti-bukti yang mendukung transaksi tersebut.

Keempat, norma-norma dan etika yang melandasi akuntan publik, terutama karakter independensi, yang merupakan pusat dari seluruh etika akuntan publik (Reiter 1997, Reiter dan Williams 2001; Jeppesen 1998) dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan interkoneksi auditing dan akuntansi di atas, jelas memiliki nilai kapitalisme. Dalam bahasa Reiter dan Williams (2001), konsep yang mendasari dan mendominasi independensi adalah Western Thought.

Bagian Selanjutnya:

1. Rekonstruksi Independensi Akuntan Publik: Bagian 2
2. Rekonstruksi Independensi Akuntan Publik: Bagian 3
3. Rekonstruksi Independensi Akuntan Publik: Bagian 4
Lihat Sebelumnya:
1. Rekonstruksi Independensi Akuntan Publik: Pandangan Islam

8 thoughts on “REKONSTRUKSI INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK: Bagian 1

  1. kapan dapat diterapkan semua pendapata mas ajie dedi ini dalam pegambilan data mas menggunakan deep interview siapa mas interview apakan mas tidak terjebak didalam menginterview bapak mas sendiri.
    salam dari group non mainstream ub
    thanks a lot

  2. Perusahaan publik juga sangat penting memiliki indipendensi. Komisaris dan Direksi seharusnya memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil. Namun tentu saja dimungkinkan pula untuk memperoleh saran dari konsultan independen dan konsultan legal untuk menunjang kelancaran tugas direksi dan komisaris.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s