BILA SETUJU DEMOKRASI MAKA ANDA HARUS SETUJU UU PORNOGRAFI


Saya tidak latah, tapi ini mau meluruskan kalau memang bisa meluruskan. Karena katanya kalau yang namanya demokrasi, setiap orang boleh saja berpendapat lain. Yang didiskusikan di sini bukan substansi UU Pornografinya, tapi mekanisme yang ada dibalik bagaimana sebuah UU ditetapkan. Nah kalau ngomong tentang mekanisme, jelas setiap penerbitan UU harus melewati mekanisme yang di Indonesia dijunjung tinggi hampir mirip menjadi agama Indonesia…Hehehe… Ya memang hampir mirip sih, tapi karena ada unggah ungguh ketimuran, maka demokrasi harus diletakkan di “bawah” untuk menghormati agama. Ini perasaan saya lo, tapi kalo melihat kenyataan di lapangan, ya demokrasi lebih menjadi poros keputusan dibanding keputusan agama dalam menghadapi masalah di negara ini. Sekali lagi kalo ini salah ya jangan marah, namanya saja demokrasi, setiap orang bebas berpendapat. 

Tetapi demokrasi juga punya batasan. Ketika sudah ada keputusan atas suatu masalah kebebasan berpendapat yang boleh dilakukan sebelum adanya keputusan tidak bisa dijadikan alat untuk menyuarakan pendapat. Karena, dalam demokrasi, setiap keputusan yang telah diambil baik musyawarah maupun voting, hasilnya harus dipatuhi tanpa reserve oleh pesertanya apapun hasilnya. Tidak setuju juga boleh, tetapi tidak harus menganggap keputusan itu sebagai cacat atau batal atau bahkan kemudian tidak menganggap keputusan itu adalah keputusan yang bersifat tetap. Ya inilah kelemahan demokrasi, kalau anda masih percaya demokrasi, maka pengusung demokrasi dan partai yang berasas demokrasipun harus mematuhi mekanisme demokrasi. 

Yang aneh di Indonesia itu ya berkenaan fenomena mekanisme pengambilan keputusan atas pengesahan UU Pornografi. Sejak lama yang namanya aturan tentang pornografi memang selalu kontroversial, tidak pernah selesai, tidak pernah ada ujungnya. Nah ujung dan selesainya kontroversi masalah pornografi adalah saat disahkannya RUU Ponografi menjadi Undang-Undang. Penolakan dan penerimaan atas UU ini sampai saat ini pun terus berlanjut. Pertanyaannya apakah mekanisme demokrasi kita salah? 

Saya tidak mau melihat apa isi UU tersebut, tapi sekali lagi saya hanya mau melihat mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme demokrasi atas pengesahan UU Pornografi. Kalau masyarakat Indonesia memahami substansi DEMOKRASI, maka masyarakat Indonesia harus dapat menerima UU Pornografi, apakah itu positif, negatif, konsekuensi logis dan kearifan berkaitan dengan hasil demokrasi. Seperti kita ketahui yang namanya demokrasi selalu diakhiri dengan pengambilan keputusan atas setiap masalah yang dihadapi dengan melihat kesepakatan di antara pelaku demokrasi. Apabila keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah mufakat maka yang dilakukan adalah pengambilan suara terbanyak. Hasil keputusan mengikuti hasil suara terbanyak. Konsekuensinya adalah suara yang sedikit harus legowo dan menikmati apapun hasil voting tersebut. 

Apabila ada PARTAI-PARTAI yang mengusung DEMOKRASI masih belum memahami substansi makna kata tersebut, maka INDONESIA memang perlu dipertanyakan keabsahan praktik demokrasinya. Apabila praktik atas makna DEMOKRASI dipertanyakan, maka jelas sekali DEMOKRASI kita sedang kita lakukan selama ini bukanlah demokrasi yang sebenarnya, ya dapat dikatakan PSEUDO-DEMOKRASI. Jadi sangat wajar apabila parta-partai yang masih memahami demokrasi sebagai pseudo-demokrasi, maka yang dilakukan jelas bertentangan dengan demokrasi. Demikian pula rakyat kita, apabila mereka tidak memahami demokrasi, maka yang dilakukan oleh mereka juga bertentangan dengan demokrasi. Saya paham, sebelum keputusan diambil, mau demo, mau protes, mau tidak setuju, silakan saja. Tapi kalau demokrasi sudah di eksekusi lewat voting, ya harusnya (dan memang seharusnya) kalau kita menganut demokrasi, maka siapapun penganut demokrasi di negeri ini harusnya legowo menerima hasilnya.

Kalau UU Pornografi memang merupakan produk demokrasi, maka pengusung demokrasi harus legowo untuk menerima UU Pornografi apa adanya atas nama demokrasi… gitu kan? Ya jalan untuk menyelesaikan kalau tidak setuju UU Pornografi masih banyak, asal tidak makar atau mengarah pada disintegrasi kalau memang sekali lagi saya tegaskan bahwa anda setuju konsep demokrasi. Contohnya jika kita tidak puas hasil voting UU Pornografi atas nama demokrasi,  bisa saja kita lakukan mekanisme lain yang disetujui demokrasi, yaitu Uji Materiil lewat Mahkamah Konstitusi misalnya…apapun hasilnya ya dinikmati aja…namanya pro demokrasi… HIDUP DEMOKRASI…VIVA DEMOKRASI…LONG LIVE DEMOKRASI…SELAMAT ATAS KEMENANGAN DEMOKRASI…JUNJUNG TINGGI DEMOKRASI…😀

3 thoughts on “BILA SETUJU DEMOKRASI MAKA ANDA HARUS SETUJU UU PORNOGRAFI

  1. Wah mas .. kalo pandangan panjenengan begitu, berarti penjenengan sepakat bahwa mekanisme demokrasi itu sendiri lebih penting dari subtansi. Demokrasi mayoritas kan tidak selamanya merujuk pada apa yang disebut kebenaran.. meskipun kebenaran itu sendiri mempunyai makna yang sangat relatif. (Kalo kata Adonis-seorang pemikir Islam … kebenaran akan merupakan sebuah kebenaran kalo hal itu sudah teruji) Tak kira perlu juga kita memberikan pembelajaran/pencerahan kepada masyarakat kita, karena seringkali kita cuma diajari sesuatu dalam ranah hitam-putih, tidak mencoba berfikir lebih realis-lebih pluralis. Porno atau tidak dalam ranah ini kan sebenarnya lebih banyak bergantung pada fikiran kita. Orang suku dani di sana yang pake koteka merasa hal itu sudah sopan, dan mereka tidak akan berfikir ngeres. Lha kita kok ngurusi hal yang seperti itu. Apalagi di materi UU itu disebut bahwa publik bisa berperan serta (dsb… dsb). Panjenengan bisa bayangkan kalo sedulur-sedulur kita orang FPI itu terus menjadikan tameng UU ini untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis dan mereka jauh lebih merasa terlindungi karena mereka merasa apa yang dilakukan “legal”. Lha terus piye mas, berarti anda sudah SIAP dengan BUAH-BUAH DEMOKRASI seperti ini.

  2. ya memang dalam realitas sosial, yang ada adalah mekanisme, substansi tidak menjadi penting. Substansi sebagai asal segala sesuatu ketika dia telah masuk dalam ruang dan waktu yang menyejarah, maka yang terjadi adalah polarisasi menjadi praktik-praktik sosial yang mekanistik. Tidak salahkan kalo UU Pornografi tidak bisa lagi dibicarakan dalam ruang dan waktu ideal, karena dia adalah produk dari ruang dan waktu yang menyejarah, yang mekanistik. Namanya UU selalu berkonotasi positivistik, tidak bisa berbentuk substansi, karena bila UU masih berkonotasi substantif, maka UU tidak bisa diterapkan dan tidak operasional. Yang bisa diselesaikan dalam konteks positivistik, jelas sesuai sifatnya, hanya bisa dilakukan dengan cara to explain and to predict atas realitas obyektif dalam ruang sosial yang mapan (social order), agar dia menjadi terbukti secara positivistik. Tidak bisa bentuk UU yang positivistik dimasukkan dalam ranah interpretasi atau kritis. Karena interpretasi mensyaratkan realitas subyektif yang hanya bisa dipahami dan dimaknai, karena kritis mensyaratkan obyektivitas atau subyektifitas dalam realitas yang selalu berubah (social change). Saya bukan siap dengan buah demokrasi, tapi saya harus siap dengan resiko berada dalam ruang demokrasi yang mekanistik, karena kita hidup dengan realitas itu, seberapapun kita tak pernah sepakat dengan kenyataan itu. wassalam…
    sekedar share saja, saya dapat cerita dari teman Indonesia di afrika, bahwa suku afrika pedalaman yang pakaiannya minim, punya tradisi yang unik, kalau kita bertamu ke rumah teman atau tetangga kita, dan di sana ada istri teman atau tetangga kita, maka demi menghormati tamu kita boleh “mencicipi” istri teman atau tetangga kita itu.

  3. Jika kita baca buku “Kenapa Berbikini Tak LAnggar UU Pornografi,” (ada di gramedia) maka yang menolak UU POrn seharusnya mendukung, sebalilknya yang mendukung seharusnya menolak. Kenapa bisa begitu? Dunia memang sudah terbolak-balik. Biar kita tidak terbolak-balik juga, maka buku di atas sangat penting tuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s