BBM TURUN, BUSH DILEMPAR SEPATU, RUU MINERBA


Apa hubungan antara BBM turun, Bush dilempar sepatu dan RUU Minerba? Apakah rakyat akan tergusur kembali? Silakan dianalisis sendiri yaūüėÄ (liat aja video yang diambil dari youtube berikut ini)

Berita pertama Bush Dilempar Sepatu

Republika 15 Desember 2008. 04.39.

BAGHDAD — Kunjungan mendadak oleh Presiden Amerika George W Bush ke Irak hari Minggu 14 Desember 2008 diiringi dengan ¬†sebuah insiden dimana Bush dilempar dua sepatu dalam acara jumpa pers.¬†Seorang wartawan Irak diamankan oleh para pengawal setelah dia memanggil Bush “seekor anjing” dan melempar sepatunya, namun tidak mengenai presiden.¬†Sol sepatu dianggap sebagai hinaan terburuk dalam budaya Arab.¬†Selama perjalanan itu, Bush dan Perdana Menteri Irak Nouri Maliki menanda tangani kesepakatan keamanan baru antara kedua negara.¬†Pakta itu menyebutkan bahwa pasukan Amerika akan meninggalkan Irak tahun 2011, delapan tahun setelah penyerbuan tahun 2003 yang menjadi bagian menentukan bagi jabatan kepresidenan Bush.¬†Ditengah jumpa pers bersama PM Maliki, seorang wartawan berdiri dan berteriak, “ini tanda perpisahan dari rakyat Irak, anjing,” dan kemudian melempar sepasang sepatunya ke arah Presiden Bush, lemparan itu sedikit meleset.¬†Pelempar sepatu kemudian dibawa pergi oleh para pengawal dan jumpa pers dilanjutkan. Para wartawan menyebut insiden itu sebagai insiden simbolik.¬†Rakyat Irak lazim melempar sepatu dan sejumlah orang menggunakan sepatu untuk memukuli patung Saddam Hussein di Baghdad setelah dia digulingkan.

Berita kedua adalah pemerintah per tanggal 15 Desember 2008 pukul 00.00 pemerintah akan menurunkan harga Bensin dari Rp. 5500 menjadi Rp. 5000; Solar dari Rp. 5000 menjadi Rp. 4800. Ada apa kok mendadak SBY menurunkan harga BBM? 

Tetapi yang perlu diketahui masyarakat adalah pertengahan desember 2008 ini akan terjadi peristiwa penting yang sangat mempengaruhi kebijakan energi negara kita. Apa itu ? Yang jelas dalam minggu-minggu ini akan disahkan RUU Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai pengganti UU Pertambangan yang katanya tidak sesuai lagi dengan otonomi daerah? Apakah hanya itu yang jadi sasaran utama dari RUU Minerba?

Mau tau bentuk tergusurnya kepentingan rakyat di bidang pertambangan batubara misalnya? ada berita dari Samarinda Pos yang cukup menarik berikut ini:

Samarinda Pos Jumat, 28 November 2008
Jalan Tambang Batu Bara PT MHU Ditutup
Warga Sungai Payang 22 Tahun Jadi Penonton
TENGGARONG. Sejak Kamis (27/11) kemarin, akses jalan tambang batu bara PT Multi Harapan Utama (MUH) di kawasan Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terhambat. Pasalnya, jalur tersebut ditutup agar MHU memiliki kepedulian terhadap tuntutan kesejahteraan masyarakat dan lahan adat yang selama ini diabaikan perusahaan pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu.¬†“Penutupan jalan ini sebagai tindak lanjut atas Surat Dirjen (Direktorat Jenderal) Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, Departemen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), tertanggal 21 Desember 2005 Nomor 2317/06/DJG/2005. Isinya menyebutkan kewajiban MHU membayar ganti rugi atas tanah milik adat, atas dasar musyawarah mufakat. Dalam hal ini hak milik adat keluarga besar Adji Bambang Said Abbas selaku kuasa Adji Bambang Sulaiman bin Aji Pangeran Sosro,” jelas Ketua Laskar Kebangkitan Kutai (LKK) Kukar, Aji Edoardo dan Sekretaris MPP LKK Kaltim, Husni Fachrudin kepada wartawan.¬†Ditambahkan, aksi tersebut melibatkan LKK sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang termasuk bagian Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara ing Martadipura. Sekaligus bagian dari keluarga besar ahli waris, H Adji Bambang Said Abbas.¬†“Karena sudah sekitar 3 tahunan MHU tidak mengindahkan surat dirjen tersebut, maka mulai hari ini (kemarin, Red) kami lakukan sosialisasi. LKK bersama lembaga adat dan masyarakat Desa Sungai Payang, khususnya Dusun Kuntab dan Beroak, melakukan sterilisasi serta penanaman berbagai jenis pohon di lahan adat ahli waris,” tambah Ayub, begitu Husni Fachrudin akrab disapa.¬†Warga beserta lembaga adat dan ahli waris itu menuntut lahan seluas 19.940 Hektare (Ha) yang termasuk di kawasan PKP2B milik PT MHU. Lahan adat itu sendiri berawal dari Surat Karunia Sultan Kutai (Grant Sultan) Nomor 21 tertanggal Keraton Tenggarong 12 Safar 1317 Hijriyah. Lalu Surat Pernyataan Kepala Adat Kutai di Jembayan, 19 September 1976 hingga Surat Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, tentang Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat keluarga Besar Kesultanan Kutai.¬†“Juga adat surat dukungan gubernur Kaltim hingga bupati Kukar dan Pengadilan Agama Tenggarong,” katanya.¬†Sebelum menutup akses jalan MHU, petinggi LKK sempat menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Di situ hadir Kepala Desa (Kades) Sungai Payang, Murhansyah, Kepala Dusun (Kadus) Kuntab, Demianus dan tokoh pemuda, Antonius dan pemuka masyarakat lainnya. Di kesempatan itu warga juga menerima penjelasan dari putra Adji Said Abbas selaku ahli waris, yakni Adji Danang dan Ketua Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara ing Martadipura, Adji Pangeran Hario Adiningrat atau Adji Achmad bin AM Parikesit.¬†“Kami sangat mendukung langkah ini, lantaran selama 22 tahun, warga Sungai Payang itu hanya jadi penonton. Sama sekali tidak dilibatkan MHU, karena warga setempat ini kan terbatas pendidikan serta keterampilannya. Makanya kami kecewa, berharap MHU bisa sadar dan membuka diri untuk menerima kehadiran investor lain di sini,” ucap Kades Sungai Payang, Murhansyah.¬†Selama ini MHU juga tak pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat, terkait berbagai kegiatannya di sekitar desa itu. Jika sejumlah warga bisa bekerja di perusahaan tambang batu bara besar itu, paling banter tenaga lepas yang mendapat upah sekitar Rp50 ribu per hari.¬†“Sementara sekarang kan harga bahan pokok semakin mahal, cukup apa gaji sebesar itu. Masyarakat perlu uang, jadi hendaknya MHU lebih peduli,” tambahnya.¬†Direncanakan, aksi penutupan jalan serta penanaman di lokasi konsesi yang dituntut lembaga adat didukung LKK dan warga Sungai Payang itu digelar selama 7 hari.(idn)KETUA Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara ing Martadipura, Adji Pangeran Hario Adiningrat atau Adji Achmad bin AM Parikesit berharap PT Multi Harapan Utama (MHU) dapat arif dan bijaksana menyikapi tuntutan konsesi lahan yang dilakukan kerabatnya, yakni H Adji Bambang Said Abbas yang didukung Lembaga Kebangkitan Kutai (LKK) dan warga Desa Sungai Payang, Loa Kulu.¬†“Karena ini memang hak rakyat yang dahulu diberikan Sultan Kutai, tolong dihormati. Sebab hukum adat itu kan diakui dunia, termasuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Paling tidak, berbagi sedikit rezeki dengan masyarakat sekitar,” ujar Adji Pangeran Achmad yang kemarin turut ke lokasi lahan yang dituntut.¬†Dikatakan, grant sultan (karunia sultan) kepada seseorang atau rakyat, merupakan salah satu dari bukti kepemilikan atas tanah, atau disebut juga sebagai bukti tertulis, dimana bukti tersebut atas nama pemegang hak, pada waktu berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, seyogianya dikonversi menjadi hak milik. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata grant sultan yang dapat dikonversi menjadi hak milik adalah grant sultan yang mempunyai bukti hak sah.¬†“Di sini kan jelas, bahwa semua pejabat berwenang maupun pemangku lembaga adat, telah menguatkan grant sultan tersebut. Jadi tak ada alasan bagi MHU untuk mengabaikan tuntutan ahli waris adat. Apalagi hukum adat tetap mengakui hak rakyat. Artinya, semua hak masyarakat yang ada di lahan adat itu, tidak hilang sedikitpun,” tambah Pangeran Achmad.¬†Terkait aksi penutupan jalan tambang MHU oleh masyarakat dan LKK, adik kandung Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, HAM Salehoeddin II itu juga berharap dilakukan secara santun. Senantiasa menjauhi tindakan atau sikap anarkis.¬†“Jangan sampai ada tindakan kekerasan di aksi ini. Sebab kita kan memperjuangkan hak dengan baik-baik,” katanya.(idin)¬†¬†¬†¬†¬†¬†

lkk

 

 

 

 

Sekarang coba kita lihat komentar LSM-LSM yang mempertanyakan agenda terselubung di balik RUU Minerba berdasarkan berita dari kompas.com : 

JUMAT, 5 DESEMBER 2008 | 12:45 WIB

JAKARTA, JUMAT¬†– Rancangan Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba), kabarnya akan segera diketok palu pada sidang paripurna, paling lambat akhir bulan ini. Namun, setelah 4 tahun pembahasan yang hampir berujung, rumusan RUU tersebut dinilai masih belum berpihak pada masyarakat, utamanya di sekitar area pertambangan.¬†Dalam jumpa pers bersama yang diadakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Walhi, ICEL dan HuMa, disebutkan bahwa RUU tersebut sama sekali tak memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melainkan, hanya mengakomodir kepentingan pengusaha pertambangan.¬†“RUU Minerba ini tak ada signifikasinya karena tidak berpihak pada kepentingan lingkungan dan masyarakat, tapi lebih ke kepentingan modal dan eksplorasi sumber daya alam,” kata Direktur Eksekutif Walhi, Berry Nahdian Furqon, Jumat (5/12).¬†RUU Minerba juga dinilai tidak melihat kondisi riil pertambangan di Indonesia yang carut marut, ditambah dengan tidak adanya daya dukung lingkungan untuk terus ditambang. Seharusnya, menurut Berry, RUU yang akan menggantikan UU No 11 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan ini, dibuat setelah dilakukan kaji ulang terhadap sektor pertambangan.¬†Koordinator Eksekutif HuMa, Asep Yunan Firdaus mengatakan, dengan tidak adanya perlindungan masyarakat, yang paling rentan adalah masyarakat pedalaman dimana area tempat tinggalnya menjadi lokasi pertambangan. Tidak adanya perlindungan, terlihat pada rumusan pertimbangan RUU yang tidak memasukkan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan pertambangan. Padahal, konflik ini kerap terjadi.¬†“Tidak ada pertimbangan yang mengatakan bahwa banyak konflik dimana berdampak pada masyarakat yang menjadi korbannya. Selain itu, dalam RUU ini masyarakat dijadikan objek pemberdayaan,” ujar Asep.¬†Bentuk perlindungan masyarakat yang seharusnya diakomodir, misalnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pertambangan hingga ke monitoring. “Karena masyarakat adat sebagian besar berada di area pertambangan. Mereka seharusnya dilibatkan untuk turut menentukan setuju atau tidak wilayahnya dijadikan area pertambangan,” lanjut Asep.

YANG JELAS RUU MINERBA AKAN MENGGUSUR KEPENTINGAN RAKYAT, HAK RAKYAT DAN TANAH ADAT MAUPUN HAK ULAYAT YANG DIAKUI OLEH UU AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960. 

5 thoughts on “BBM TURUN, BUSH DILEMPAR SEPATU, RUU MINERBA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s